kasus manipulasi data pertanahan tersebut tidak cukup hanya dengan mencabut sertifikat tanah dan mencopot pejabat yang terlibat.

Ia menjelaskan yakni Pasal 228A terkait kewenangan DPR dalam mengevaluasi kinerja sejumlah lembaga.Selanjutnya kami akan menanyakan kepada seluruh Anggota Dewan.

dengan menyatakan persetujuan dari seluruh fraksi atas rancangan perubahan peraturan Tata Tertib tersebut.Adies Kadir pada Selasa.Apakah Revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.

terima kasih.Hakim Agung.

perubahan dalam revisi aturan itu untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR dalam melakukan evaluasi kinerja lembaga atau terhadap calon yang telah di-fit and proper test oleh DPR.

Wakil Ketua Baleg DPR.Dianggarkan Rp2.

14:52 | BERITA Prabowo Rapat Mendadak dengan Mentan-Menhan Bahas HPP Gabah Kering usai Inspeksi MBG 03 Februari 2025.JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berharap Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dapat segera terbit hari ini.

Keppres ini mengatur BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi.ujar Menag di Jakarta.