Itu adalah posisi yang cukup berani yang Anda ambil di luar sana.
Kalau ilegal otomatis ada potensi pidana.ujar anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika dilansir ANTARA.

Tindakan tegas dan terukur dari kementerian dan instansi yang berwenang untuk membereskan pagar laut ilegal tersebut harus segera dilakukan.JAKARTA Ombudsman mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera membongkar pagar laut sepanjang 30.dan masyarakat sekitar yang berpenghidupan di sekitar pesisir laut.

Ombudsman lebih menyoroti persoalan pelayanan publik yang terganggu.Yeka mengatakan berdasarkan keterangan Kemenko Bidang Perekonomian.

pihak Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan lokasi pemagaran laut belum terdapat dokumen hak apa pun sehingga masih dalam penguasaan negara.
Selain untuk mencegah kerugian masyarakat yang lebih banyak.4 persen mengatakan terlalu mahal.
000 ini angka yang sangat masih reasonable.kenaikan tarif hanya menyasar pada kelompok dengan konsumsi air lebih dari 10 m3 hingga 20 m3 dan di atas 20 meter kubik.
kelompok pelanggan sosial khusus untuk pemakaian hingga 10 meter kubik mengalami penurunan tarif.YLKI juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta menuntut PAM Jaya secara progresif memperluas jangkauan layanan air PAM.



