sementara kita belum bisa mengesahkan buktinya karena buktinya belum ada.

Redaksional ini menunjukan bahwa hasil hitungan berdasarkan permen LH 7 Tahun 2014 bertentangan dengan prinsip kerugian keuangan negara yang harus nyata dan pasti.menurut Junaedi.

memang sejak awal ada dugaan hasil kajian Bambang Hero sudah keliru.Sehingga memperkuat dugaan bahwa hasil kajian perhitungan negara tersebut sejak awal tak bisa dipertanggungjawabkan.Junaedi Saibih mengatakan.

Tanggung jawab pemulihannya pun tak ditumpukan pada badan usaha melainkan pada pemerintah atau pemerintah daerah.Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran (Unpad).

Romli Atmasasmita dalam kesaksiannya pada salah satu sidang terkait perkara timah ini menilai.

Hasil hitungan Bambang Hero itu langsung diadopsi oleh BPKP tanpa dilakukan pengecekan atau audit perhitungan kerugian keuangan kerugian negara.tidak ada deforestasi.

transmigrasi.jumlah hutan yang tidak berhutan sebanyak 31.

deforestasi berdasarkan definisi Indonesia adalah perubahan kawasan hutan negara yang awal tujuannya untuk kehutanan berubah menjadi peruntukan bukan untuk kehutanan.Yanto menjelaskan bila tujuan menambah lahan sawit untuk memastikan kecukupan ketersediaan pangan bagi bangsa tidak seharusnya hal tersebut diributkan.