Baca Juga: Benarkah Pindah Luar Negeri Solusi? Curhat Anak Muda Indonesia yang #KaburAjaDulu Selain itu.

Pasal-pasal penting terkait kewenangan BPK:Pasal 6 Ayat (1): BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.yang menyatakan bahwa laporan keuangan INA diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) yang dipilih oleh Dewan Direktur berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.

antara lain:Infrastruktur: Investasi $1.yang terdiri dari Rp30 triliun dana tunai dari APBN 2020 dan 2021 dan Rp45 triliun pengalihan saham pemerintah.INA termasuk dalam entitas yang mengelola dana negara.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW).hingga kini belum pernah diaudit oleh BPK maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pariwisata Teknologi: Pendanaan $300 juta untuk Traveloka.

Pasal 23E Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa BPK memiliki otoritas tertinggi dalam mengaudit keuangan negara.Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akhirnya menyepakati Revisi Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) untuk dibawa ke Rapat Paripurna untuk segara disahkan menjadi Undang-Undang.

apakah hasil pembahasan RUU tentang perubahan ke 4 atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaramereka berhak memperoleh berbagai tunjangan dan Tukin (tunjangan kinerja) sebesar Rp 20.

akun @mastercorbuzier mempunyai potensi penghasilan hingga 39.display(div-ad-read_body_1); }); Saya sejak awal juga sudah mengatakan kepada Kementerian Pertahanan bahwa saya tidak akan mengambil gaji atau apapun itu yang sifatnya material untuk saya pribadi sama sekali.