Jangan coba main-main.

Program ini bertujuan sebagai stimulus agar pemerintah daerah dapat mengambil alih pengelolaan layanan transportasi secara mandiri.Surat tersebut diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor pada 25 Juni 2024 lalu.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Menurut Suharto.JAKARTA Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menegaskan bahwa mulai 1 Januari 2025.

layanan ini memang harus dikelola oleh pemerintah daerah.termasuk subsidi untuk layanan angkutan umum perkotaan melalui skema BTS.

Kami telah memberi waktu kepada Pemerintah Kota Bogor untuk mempersiapkan pengalihan layanan ini.

Pemerintah Kota Bogor harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung keberlanjutan layanan transportasi umum secara bertahap.bukan dilakukan deforestasi tapi maksimalkan fungsi hutan.

6 juta hektare tanah yang dapat dimaksimalkan fungsi hutannya dengan menanam tanaman-tanaman pangan maupun energi.bukan dirusak.

Kemarin sudah dihitung dengan Menteri Pertanian kalau impor beras kita tahun 2023 itu 3.kalau kita tanam dengan cara tumpang sari di kawasan hutan maka 1 hektare itu bisa memproduksi 3.