dan Kabupaten Asahan.
Marahi Menteri soal Penolakan Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza 13 Januari 2025.JAKARTA Sengketa Pilkada Provinsi Papua memasuki babak baru setelah pasangan calon (paslon) nomor urut 02.
Dokumen baru ini dianggap tidak sah karena tidak diunggah ke SILON KPU pada masa pendaftaran maupun masa perbaikan persyaratan administrasi calon (68 September 2024).Dengan fakta hukum yang kuat dan preseden putusan MK sebelumnya.berupa: Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana (Nomor: 844/SK/HK/09/2024/PN-JAP).
Yermias Bisai diduga menggunakan dua dokumen persyaratan administrasi calon yang tidak sah dan terindikasi palsu saat mendaftar di KPU Papua pada 29 Agustus 2024.tutup Divinubun.
Dokumen ini muncul tiba-tiba menjelang penetapan pasangan calon pada 22 September 2024.
KPU Papua Diduga Lakukan Penyalahgunaan WewenangDivinubun juga menyoroti tindakan KPU Papua yang menerima dokumen pengganti dari Yermias Bisai pada 19 September 2024.Dia (Megawati) harus mengundurkan diri.
ini kan masalah serius masalah hukum.Guntur meyakini.
penetapan tersangka kepada Sekjen PDIP merupakan orderan politik dan sebagai pintu masuk untuk menekan Megawati mundur.Harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum