com/Alfian Winanto]Hal meringankan tidak ada.

pada akhirnya mereka tetap terkena dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.Awalnya BPKP tidak masuk dalam daftar 16 kementerian/lembaga (K/L) yang tidak mengalami pemangkasan anggaran.

Menanggapi pertanyaan tersebut.Ia menanyakan apakah angka tersebut diusulkan oleh BPKP kepada Kementerian Keuangan ataukah sudah ditetapkan sebelumnya.menjawab bahwa angka tersebut diberikan langsung dari atas tanpa melibatkan BPKP dalam proses penentuannya.

com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan bahwa angka pemangkasan anggaran yang mereka alami ditentukan secara sepihak oleh pemerintah pusat.Mereka hanya menerima informasi mengenai besaran anggaran yang dipangkas tanpa memiliki kesempatan untuk memberikan masukan atau pertimbangan.

awalnya mempertanyakan asal-usul angka pemangkasan anggaran sebesar Rp471 miliar yang dialami BPKP.

display(div-ad-read_body_1); }); Ateh juga menyampaikan bahwa BPKP awalnya tidak termasuk dalam daftar kementerian/lembaga yang mengalami pemangkasan anggaran.masyarakat memilih seorang kepala daerah karena adanya harapan terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan.

mengatakan bahwa kepala daerah terpilih tetap harus memenuhi janji politik kepada masyarakat di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.com - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Andalas (Unand).

maka akan timbul apa yang disebut sebagai cedera janji.dan wali kota harus berusaha menunaikan komitmennya kepada rakyat.