kemudian memberikan alert kepada petugas yang ada di Perwakilan RI.

dan pelaku industri untuk dapat saling menyambungkan satu visi dalam memajukan transformasi digital Indonesia.Dalam diskusi juga hadir dari pihak Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel).

khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk terus memberikan literasi dan edukasi terkait Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.indikator kinerja pengelolaan BMD.Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 merupakan bagian dari tindak lanjut program pemerintah mengenai pentingnya transformasi digital.

sehingga dapat mempercepat pengembangan transformasi digital yang merata di seluruh Indonesia.dimulai ketika pandemi COVID-19 tahun 2020.

besaran faktor penyesuai sewa BMD untuk infrastruktur telekomunikasi dan informatika sebesar nol persen.

Dalam Diskusi Publik bertajuk Transformasi Layanan Publik Digital yang Merata di Daerah: Implementasi Strategis Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 di Jakarta (13/2).BPKP tidak pernah melakukan perhitungan secara mendalam mengenai hal tersebut.

Yang dihitung hanyalah besaran jumlah pengeluaran PT Timah dalam kerja sama smelter tanpa pernah menghitung berapa besaran jumlah yang dihasilkan dari penjualan timah hasil kerja sama smelter.gratifikasi gak ada.

Terlebih perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP tidak didasarkan atas suatu neraca laba atau rugi.Helena uang pengganti 900 juta.