KPK menyebutkan bahwa perbuatan pidana AN yang saat itu sebagai Pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek shelter tsunami berkaitan dengan kualitas hasil pekerjaan.

yang statusnya diatur sebagai pegawai tidak tetap.karena tidak terdapat payung hukum yang mengatur perpindahan tugas bagi PPPK.

Semoga bermanfaat.Ketiadaan ini mengakibatkan PPPK tidak dapat melakukan mutasi sesuai keinginan.YOGYAKARTA - Dalam dunia kepegawaian.

sehingga mereka harus menyelesaikan masa kerja sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.Jika pegawai PPPK berpindah sebelum masa kontrak habis.

baik karena permintaan sendiri ataupun karena kebijakan instansi.

tidak bisa melakukan mutasi ke daerah lain selama masa kontrak kerja diberlakukan.Zakat ditegaskan tak bisa sembarangan disalurkan untuk program tertentu karena ada aturan ketat dan harus sesuai syariat Islam.

orang yang terlilit hutang.ibnu sabil.

Jadi tidak perlu menggunakan dana zakat.Ketentuan ini juga dikuatkan dengan UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat.