6 miliar dari para PPK saat dirinya purnatugas sebagai kepala balai.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran (Unpad).Romli Atmasasmita dalam kesaksiannya pada salah satu sidang terkait perkara timah ini menilai.

Hasil hitungan Bambang Hero itu langsung diadopsi oleh BPKP tanpa dilakukan pengecekan atau audit perhitungan kerugian keuangan kerugian negara.lanjut Junaedi.padahal dalam perkara Tindak Pidana Korupsi bukti kerugian keuangan negara adalah bukti utama.

Ini bertentangan dengan klaim Bambang Hero yang menyebut dirinya punya kompetensi untuk melakukan penghitungan kerugian.Pandangan tersebut didasarkan pada tak adanya keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) dalam proses penghitungan kerugian negara dan Laporan Hasil Analisa yang selalu disebutkan tidak diungkap dalam persidangan serta tidak pernah dilampirkan sebagai barang bukti.

yang memicu kegaduhan baik di kalangan akademisi maupun masyarakat Bangka Belitung yang akhirnya melakukan aksi unjuk rasa dan gugatan hukum kepada Bambang Hero.

Bambang tak seharusnya ditunjuk oleh penyidik bila ingin dihadirkan sebagai saksi ahli.Dalam kunjungannya ke lokasi itu pada Jumat (10/1).

JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) mengusulkan sistem penilaian berupa rating atau peringkat untuk setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk penyempurnaan layanan.Dalam keterangannya.

ruang pengemasan.Qodari melihat langsung ruang penyimpanan bahan baku.