15:56 Dikutip dari keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Presiden.

UU KUHP itu mengandung nilai-nilai baru agar hukum mengedepankan restorative justice.Menurut dia.

rehabilitatif.Ketua Kamar Pidana MA Prim Haryadi mengatakan.praktik pengajuan keberatan dari pihak ketiga juga terjadi dalam perkara di luar narkotika dan korupsi melalui mekanisme gugatan perdata.

mekanisme penyitaan barang bukti perlu diatur agar lebih ideal.Pihak ketiga atas penyitaan atau perampasan barang bukti dalam perkara pidana perlu dimuat secara khusus dalam rancangan KUHAP.

sedangkan hukum acara yang ada saat ini belum menunjang untuk melaksanakan KUHP tersebut.

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengusulkan agar hukum acara keberatan terhadap perampasan barang bukti yang diajukan pihak ketiga perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).11 Februari.

Jakarta Selatan pada 8 dan 9 Januari.Rinciannya.

Perbuatan mereka diduga merugikan negara hingga Rp200 miliar.Dari upaya paksa tersebut.