patwal RI 36.

saat ditemui di lokasi.Haerudin menambahkan bahwa dalam proses penerbitan SHM tersebut.

Mereka mengambil data e-KTP miliknya melalui anaknya.Haerudin menduga adanya keterlibatan Kepala Desa Kohod.Haerudin menduga proyek ini melibatkan pengembang besar.

salah satu warga Desa Kohod.Kami tidak diajak kompromi atau musyawarah sama sekali.

Terlebih dalam pencatutan nama itu.

mengakui adanya penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan SHM di kawasan pagar laut tersebut.Keputusan ini berlaku untuk enam bulan.

SKA) di lingkungan pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2018 merugikan negara sebesar Rp60 miliar.18:16 YN merupakan Kabid Pembangunan dan Jembatan Dinas PUPR Riau merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); GR selaku pihak swasta mengambil alih pekerjaan review rancang bangun rinci atau Detail Engineering and Design (DED) dari PT PI.

Tersangkanya tadi sudah disebutkan YN.kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK.