Pasal 33 UUD yang selalu ditekankan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.

pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota akan berlangsung serentak pada 10 Februari 2025.Kemendagri tiba-tiba berencana mengundurkan jadwal pelantikan pada 18-20 Februari tanpa membahas perubahan itu dengan Komisi II.

konsekuensi dari perubahan UU Pilkada agar pada keberkalaan 5 tahunan selanjutnya (Pilkada 2029) derah-daerah yang mengikuti pelantikan serentak tahap II.Toha mengatakan rencana pengunduran pelantikan kepala daerah pada 18-20 Februari 2025 itu menyalahi aturanBACA JUGA: | BERITA Menhan Israel Perintahkan Tentara Siapkan Rencana Bantu Relokasi Warga Gaza Sesuai Keinginan Trump 06 Februari 2025.

Sebelumnya.Karena itu.

kata Sudiarta yang menjadi distributor kosmetik di Denpasar merupakan hasil penilaian dan evaluasi dari pihak supervisor dan manajer.

Berdasarkan hasil penyelidikan.Dia menegaskan bahwa pengunduran jadwal pelantikan kepala daerah tidak sesuai dengan keputusan rapat antara Komisi II dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu.

termasuk dua daerah yang akan menyelenggarakan pilkada ulang akibat kalah dengan kotak kosong.Ini menyalahi aturan.

Itu jelas menyalahi aturan.pihaknya telah meminta agar RDPU patuh terhadap Putusan MK.