Kasus ini telah dilaporkan ke pihak berwenang dengan nomor registrasi LP/B/1181/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel dan LP/B/1179/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel pada April 2024.
uang tersebut belum diberikan oleh Zarof kepada tiga hakim tersebut.pada pekan depan.
RencananyaDKPP harus dikeluarkan dari Kemendagri.menurut Toha.
pemotongan sampai 75 persen atau dari Rp 86 miliar menjadi Rp 30 miliar itu tidak wajar.kata Toha.
DKPP juga tidak boleh tebang pilih perkara.
Bagaimana mungkin lembaga penegak kode etik dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar bila statusnya saja tidak mandiri.Intinya kalau mau diganti apapun ya secepatnya.
TANGERANG Kebijakan pemerintah Indonesia terkait pembelian gas 3 Kg bersubsidi.Makanya kesini (Cibodas).
Ia berharap kepada Pemerintah untuk menata ulang aturan tersebut.Saya jauh-jauh harus ke sini.