JAKARTA - Dua petinggi perusahaan swasta divonis pidana penjara selama 6 dan 7 tahun terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang.

dan tiga hakim ad hoc HAM.dengan adanya efisiensi anggaran membuat KY tidak bisa bekerja dan menjalankan sejumlah tugas.

juru bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan bahwa KY mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.Bahkan setelah dicermati.dua orang hakim agung kamar perdata.

1/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal pengisian kekosongan jabatan hakim agung pada Mahkamah Agung RI dan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang non-Yudisial Nomor 6/WKMA.Dalam langkah pelaksanaan tugas seleksi calon hakim agung dan ad hoc pada Mahkamah Agung.

jelas Mukti.

Kendati begitu.karena kalau sebatas pergub belajar dari pengalaman Nyepi di Sumber Klampok.

sehingga ada sanksi.saat menerima aduan masyarakat.

maka peraturan lebih tinggi perlu segera diproses.serta sebelumnya kelab pantai FINNS yang menyalakan kembang api besar-besaran di pantai lokasi upacara Hindu.