integritas teritorial dan kepentingan nasionalnya terhadap setiap tindakan permusuhan.

pengawasan terhadap aparat penegak hukum diatur di dalam bab tersendiri di dalam perubahan KUHAP.khususnya terkait dengan akses dalam pemeriksaan perkara pada tahapan upaya hukum banding.

Adapun RUU KUHAP masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang akan dibahas oleh Komisi III DPR RI.dia juga mengusulkan perubahan KUHAP juga mengatur perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa.KUHAP yang ada saat ini hanya mengatur tentang pengawasan terhadap putusan pengadilan.

13:57 Selain itu.JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) mengusulkan pengawasan kepada aparat penegak hukum (APH) harus menjadi perhatian serius dan memasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai mengatakan bahwa pengawasan terhadap perilaku dan tindakan aparat hukum harus di semua tingkatan peradilan.

kata Amzulian saat rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemenSea and Coast Guard ini nantinya harus diberi kewenangan untuk menegakan hukum yang terjadi di laut.

Menurut Lodewijk.diberi kewenangan dan tanggung jawab Sea and Coast Guard Indonesia untuk penegakan hukum di laut.

perlu dibentuk Sea and Coast Guard.Diperlukan satu regulasi khusus yang bersifat tunggal dan integratif untuk mengatur tata kelola di laut.