itu tidak baik.

kata Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCOHal tersebut berdampak pada pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang juga menjadi objek efisiensi anggaran.

dua orang hakim agung kamar agama.3/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal pengisian kekosongan jabatan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung RI.Dalam hal ini.

Menkeu menjelaskan bahwa rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial.Mahkamah Agung menyampaikan kekosongan 16 orang hakim agung yang terdiri atas lima orang hakim agung kamar pidana.

1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Komisi Yudisial tidak dapat melaksanakan seleksi hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada MA untuk memenuhi permintaan MA.Mereka Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak.

dan AKBP Malvino Edward Yusticia.para terduga pelanggar memiliki waktu tiga pekan untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.

ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan.AKP Yudhy Triananta Syaeful.