dan semuanya terhempas.

Anggaran ini naik Rp 100 miliar dari tahun sebelumnya (2024).Pemprov Kaltara sudah siapkan anggaran Rp 900 miliar atau hampir Rp1 triliun.

setelah dibuatkan SK (Surat Keputusan) Gubernur untuk menindaklanjuti.pihaknya saat ini masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.Kita masih menunggu turunnya Peraturan Pemerintah (PP).

tapi kita siapkan untuk TPP-nya.tambah dia.

Terkait pencairan THR.

gaji dan THR.sehingga permasalahan di lapangan.

Hery menyatakan bahwa hal ini berada di bawah kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).menyebut bahwa pengecer kini diperbolehkan kembali mendistribusikan LPG bersubsidi sambil menjalani proses kelembagaan sebagai sub pangkalan.

Hery Antasari.sesuai kebijakan terbaru pemerintah pusat.