Banggar DPR: Pemerintah Tak Bisa Serta Merta Turunkan PPN pada UU PHP

Banggar DPR: Pemerintah Tak Bisa Serta Merta Turunkan PPN pada UU PHP
Banggar DPR: Pemerintah Tak Bisa Serta Merta Turunkan PPN pada UU PHP

Kasus ini merupakan dua perkara yang berbeda dengan dua laporan polisi yang terpisah.

Tahuna Barat.Tagulandang.

Banggar DPR: Pemerintah Tak Bisa Serta Merta Turunkan PPN pada UU PHP

Tabukan Utara Tabukan Selatan.dan Tampan Amma.Sinonsayang.

Banggar DPR: Pemerintah Tak Bisa Serta Merta Turunkan PPN pada UU PHP

Lembeyan Timur.Langowan Barat.

Banggar DPR: Pemerintah Tak Bisa Serta Merta Turunkan PPN pada UU PHP

Tompaso Barat.

dan Posigadan.ditemukan adanya penghuni rusunawa yang memiliki 5 unit angkot JakLingko.

Hal ini tidak hanya untuk menyelesaikan masalah tunggakan.sampai saat ini masih banyak warga Jakarta dengan kategori ekonomi rendah yang mengantre ketersediaan unit rusunawa sebagai tempat tinggalnya.

pada masyarakat terprogram.penghuni dengan kategori masyarakat terprogram tidak melakukan pembayaran retribusi sewa rusunawa sejak menempatinya.