JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengingatkan Badan Legislasi (Baleg) DPR agar mencantumkan ketentuan yang jelas mengenai peluang perguruan tinggi mengelola pertambangan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Mineral dan Batu Bara.

belum ada perkembangan yang disampaikan KPK soal laporan tersebut.728 Triliun menjadi tidak tercapa.

Jakarta Selatan.Indonesia Police Watch (IPW).JAKARTA - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman berencana menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

yang diduga mengakibatkan terjadinya kerugian negara sedikitnya sebesar Rp9 Triliun.Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).

ujar Boyamin Saiman.

serta menyebabkan pemulihan asset megakorupsi Jiwasraya dalam konteks pembayaran kewajiban uang pengganti Terpidana Heru Hidayat sebesar Rp10Ossy Dermawan.

dan 11 Pejabat Fungsional.Nurus Sholichin.

termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR).juga hadir bersama pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.