Sertifikat ilegal HGB untuk laut tidak bisa hanya dibatalkan.

tambah Fauzi.Hal itu disampaikan Fauzi merespon statemen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) yang mempertanyakan kemampuan Muhammadiyah dan NU dalam mengelola tambang saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Baleg DPR RI.

pungkas Fauzi.Misi UU ini (Revisi UU Minerba) adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tambang bisa dishare bersama-sama.Dari APNI tidak usah men-judge Muhammadiyah dan NU tidak mampu mengelola tambang.

JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKB.PBNU mempunyai sumber daya manusia dan jaringan yang bisa dimanfaatkan untuk mengelola tambang.

kata Legislator Dapil Banten I itu.

Fauzi menegaskan bahwa Muhammadiyah dan NU memiliki kapasitas dan banyak sumber daya manusia dalam mengelola tambang.banyak karyawan UNRWA terlibat dalam aktivitas kelompok militan.

Duta Besar Tetap Rusia untuk PBB itu menekankan.melansir TASS 24 Januari.

Sistem perawatan kesehatan telah hancur.karena aktivitasnya di wilayah Palestina yang diduduki terancam dilarang sebagai akibat dari undang-undang yang diadopsi oleh Knesset (parlemen Israel).