pungkas Ninik.

18:39 Terkait tudingan pemagaran laut tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).Kalau ilegal otomatis ada potensi pidana.

ujar anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika dilansir ANTARA.Tindakan tegas dan terukur dari kementerian dan instansi yang berwenang untuk membereskan pagar laut ilegal tersebut harus segera dilakukan.JAKARTA Ombudsman mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera membongkar pagar laut sepanjang 30.

dan masyarakat sekitar yang berpenghidupan di sekitar pesisir laut.Ombudsman lebih menyoroti persoalan pelayanan publik yang terganggu.

Yeka mengatakan berdasarkan keterangan Kemenko Bidang Perekonomian.

pihak Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan lokasi pemagaran laut belum terdapat dokumen hak apa pun sehingga masih dalam penguasaan negara.artinya 17 tahun tak pernah naik.

JAKARTA - Ketua Pelaksana Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai masyarakat perlu mengelola pola konsumsi air bersih perpipaan di Jakarta.8 persen memandang murah.

Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin menyebut.Sebagai contoh.