Adanya kekosongan kursi hakim tersebut dilampirkan melalui surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Nonyudisial Nomor 5/WKMA.

itu bukan merupakan bagian yang terkena efisiensi.Pernyataan Hasan tersebut menanggapi berbagai penghematan yang dilakukan kementerian/lembaga sebagai tindak lanjut dari efisiensi anggaran APBN 2025 dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.

belanja gaji pegawai tidak dikurangi.PSO tidak dikurangi.Perjalanan luar negeri dikurangi.

Hasan juga turut merespons jagat media sosial yang dihebohkan dengan kabar bahwa pemerintah berencana untuk menghapus tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) tahun 2025.kata Hasan.

Menurut Hasan.

arahan Presiden Prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran ditujukan pada program-program kementerian/lembaga yang tidak bisa diukur manfaatnya untuk masyarakat.AKP Mariana; dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berinisial Ipda ND.

mulai dari munculnya informasi awal hingga proses terjadinya dugaan pemerasan atau penyuapan.AKBP Gogo Galesung; eks Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

Sidang etik terhadap lima terduga pelanggar itu diketahui berlangsung sejak 09.Dari Mabes Polri yang hadir dari jajaran Itwasum Polri dan juga dari Div Propam Polri.