Dalam perkara Ronald Tannur.

Ini bisa menjadi preseden buruk terhadap lembaga DPR dan mencoreng citranya.Hal ini menunjukkan bahwa DPR periode 2024-2029 tidak memahami konsep ketatanegaraan.

Demokrasi dan Masyarakat (SIDEKA) UIN Samarinda.DPR kini seolah punya kewenangan layaknya lembaga eksekutif yang bisa mengevaluasi dan merekomendasikan pemberhentian pejabat negara.yakni ada pada eksekutif dan yudikatif.

peraturan yang dibuat di bawah konstitusi mengacu hukum di atasnya.Anggota-anggota DPR.

Ada teori hirearki peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA: | BERITA BPKH Tunggu Kemenag dan DPR soal Usulan Kenaikan Setoran Awal Dana Haji 09 Februari 2025.salah satunya dengan meminta Harun untuk merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan.

Kasus ini terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada 8 Januari 2020 lalu.Harun kabur dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

ucap anggota Tim Biro Hukum KPK.KPK kemudian mengembangkan kasus suap tersebut dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah yang merupakan kader PDIP sekaligus pengacara.