dalam skema penjualan senjatanya ke negara-negara yang mengikuti (AS).
itu baru masuk ranah pidana.JAKARTA - Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan alasan pihaknya hanya memberikan sanksi berat kepada 8 pegawainya dan tak diproses hukum.

itu kewenangan APHbisa di polisi.Yakni pencopotan jabatan.Tapi kalau masalah suap dan tindak pidana yang lainkan sebetulnya itu bukan lagi kewenangan kementerian.

enam pejabat yang dicopot dan dua pegawai penerima sanksi berat terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanpa menerima suap atau sogokan.terima sogokan atau apa.

LMX selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah ET.
maka sanksinya adalah sanksi administrasi negara.Penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah.
serta menyampaikan laporan penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2025.Mengidentifikasi efisiensi belanja.
Menunda seluruh proses pengadaan barang dan jasa hingga selesainya kegiatan efisiensi dan penyesuaian belanja Tahun Anggaran 2025.serta seminar atau FGD.



