Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Rolliansyah Soemirat mengatakan Pemerintah Indonesia tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai hal ini.
kan sekarang pemerintah Singapura sudah sangat kooperatif.Tetapi sampai dengan hari ini dokumen yang diminta itu.

Buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut merupakan warga negara Indonesia (WNI)kita tidak sulit mengungkap kepentingan pemagaran laut di balik mulusnya pengesahan.Di sinilah terjadinya kejanggalan.

Kasus pengkaplingan laut adalah imbas pengesahan Omnisbus Law Cipta Kerja yang dipaksakan.proyek itu menjadi sorotan setelah pemerintah menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap PSN.

tandas Edo.
Edo pun mendorong dilakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja yang menjadi biang kerok penguasaan lahan untuk proyek tersebut.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulon Progo Nurcahyo Budi Wibowo mengatakan.
menjadi wewenang Pemda DIY.pemerintah fokus untuk menggarap kembali soal pekerja migran ini.
Di mana kini sudah ada kementerian khusus yang menangani urusan tersebut.dia mengatakan.



