JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mendorong penyelenggara haji membangun atau mengadakan tempat tinggal sementara berupa hotel maupun kondominium di Mekkah.

telah menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.Sejak memasuki masa sidang setelah masa reses awal tahun 2025.

sah atau tidaknya penghentian penyidikan.yakni cara memperoleh bukti.Komisi III DPR RI mulai melakukan pembicaraan mengenai RUU KUHAP dengan mengundang berbagai narasumber.

dirinya menuturkan RUU KUHAP pun harus menyelaraskan kerangka due process of law tersebut.JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Hiariej mengaku tak setuju dengan konsep Hakim Komisaris atau Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bahwa perolehan bukti dengan jalan yang tidak sah itu tidak boleh diperhitungkan sebagai bukti di dalam pemeriksaan perkara.

yang saat ini diadopsi oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).karena tidak adanya keadilan bagi para pemilih serta tidak adanya kebebasan para pemilih untuk memberikan pilihan lain.

mengatakan bahwa kondisi tersebut menimbulkan anomali atau ketidakwajaran dalam penetapan suara sah.di dalam surat suara.

khususnya adil dan bebas.perolehan suara tersebut tidak secara nyata mewakili keinginan seluruh pemilih yang telah memberikan suaranya sehingga haruslah dibatalkan.