GUB-XXIII/2025 di Gedung I MK soal gugatan Pilkada Papua Pegunungan.

Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang.Sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri.

perkara ini terjadi sejak 2018 hingga periode 2023.Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga.Sehingga dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi bahan bakar minyak setiap tahun melalui APBN.

Adapun keempat orang petinggi Pertamina tersebut yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.dan AP melakukan pengondisian dalam Rapat Optimalisasi Hilir atau OH yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya.

Selanjutnya Yoki Firnandi selaku Dirut PT Pertamina Internasional Shipping.

Ketujuh tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang Tindak Pidana Korupsi.maka kilang pertamina internasional melakukan impor minyak mentah dan PT Pertamina Patra Niaga melakukan impor produk kilang.

maka menjadi dasar minyak mentah Indonesia dilakukan ekspor.dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea antara penyelenggaraa negara yaitu tersangka SDS.

harganya tidak sesuai dengan HBS.kerugian pemberian kompensasi dan kerugian karena pemberian subsidi karena harga minyak tadi menjadi tinggi.