ucap Ridha.

Bagus kalau yang dismissal juga bisa cepat lagi kalau jumlahnya signifikan digabung.Tito berharap dengan pelantikan kepala daerah yang digabung sehingga menjadi akbar tersebut akan membuat para kepala daerah bergerak serempak selama satu periode ke depan.

Ini membuka peluang sebetulnya waktunya pendek jaraknya antara 6 Februari yang non sengketa dengan dismissal.Pembacaan putusan sela atau dismissal yang menentukan gugur tidaknya suatu perkara Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) dijadwalkan dilakukan pada 4-5 Februari 2025.Bergerak sama-sama untuk bekerja secepatnya.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan alasan mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 lantaran faktor eksternal dari putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK).Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri.

dia mengatakan pihaknya melihat terbukanya peluang untuk menggabungkan pelantikan kepala daerah non sengketa dengan kepala daerah hasil putusan dismissal MK.

Kita bisa melakukan pelantikan antara 18.BUP-XXIII/2025 (Bupati Lamandau)9.

Perkara Nomor 283/PHPU.semua itu terbuka putusannya dan bisa dibaca atau digunakan bagi para pemangku kepentingan.

BUP-XXIII/2025 (Bupati Bangka Barat)7.BUP-XXIII/2025 (Bupati Tasikmalaya)2.