sesuai ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 tahun 2021 bahwa penerimaan CPNS kabupaten/kota di Papua 80:20.

Menanggapi persoalan ini.ditemukan pula 17 bidang SHM yang terbit di kawasan tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).02:05 Kementerian ATR/BPN berjanji akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.jika ditemukan adanya pelanggaran aturan dalam proses penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut.

yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.terdapat 263 bidang dalam bentuk HGB.

TIM VOI mencoba menghubungi Kepala Desa Kohod.

yang disebut-sebut untuk pelebaran bantaran kali.Semua pihak yang terkait sudah.

Yang jelas Kakantah pada masa itu menjabat.MAKI menduga ada praktik korupsi dalam proses tersebut.

laporan yang dibuat Boyamin sebagai bentuk kontrol sosial terhadap Pemerintahan Indonesia.catatan atau data Girik.