kata Judha.

Direktur Utama PT Sandipala Arthapura ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) pada 2019.Bisa jadi ke depannya koruptor akan mencari negara-negara lain yang belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

KPK mengungkap upaya ini merupakan hasil kerja Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri sesuai perjanjian ekstradisi.JAKARTA - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo menilai penangkapan Direktur Utama PT Sandipala Arthapura.Sehingga kemudian di situ perlu bagi pemerintah untuk segera merealisasikan negara-negara mana yang potensial dijadikan pelarian bagi para koruptor.

membuat negara lain bisa saja dilirik para koruptor untuk melarikan diri.kata Yudi kepada wartawan dikutip Senin.

pemerintah perlu menjajaki kerja sama serupa seperti yang dilakukan dengan Singapura.

Pengajuan penahanan sementara dilakukan oleh KPK melalui jalur police to police berdasarkan perjanjian ekstradisi yaitu ke Hubinter Mabes Polri.Setyo mengatakan otoritas keamanan Singapura yang melakukan penangkapan.

KPK kekinian fokus berkoordinasi dan melengkapi berkas yang diperlukan supaya ekstradisi bisa dilakukan09:40 Pos pengaduan tersebut dibuka Senin sampai Jumat pukul 08.

karena posisi wapres itu kan jangan sampai mengganggu presiden apalagi kalau ada hal-hal yang dilakukan tidak dikoordinasikan dengan Presiden.@gibran_rakabuming.