Bahkan berdasarkan keterangan panitia SNBP.

kepada Kementerian PANRB paling lambat 30 April setiap tahun.maupun Polri.

Akuntabilitas Aparatur.18:34 Setiap instansi pemerintah harus menyusun kebijakan internal yang mewajibkan pelaporan LHKAN dan menjelaskan secara teknis penyampaian LHKAN bagi setiap aparatur negara di instansinya.dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto juga meminta partisipasi aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau unit kerja lain yang ditunjuk.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi.Hasil pemantauan ketaatan setiap aparatur negara dalam memenuhi kewajiban LHKAN tahun ini harus dilaporkan kepada Kementerian PANRB paling lambat tanggal 30 April 2025 melalui tautan https://bit.

Format laporan mengacu pada ketentuan dalam SE Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian LHKAN.

ujar ErwanKabupaten Aceh Barat dikutip dari ANTARA.

sudah terjadi sejak tahun 2023 hingga tahun 2025.22:36 Meski sempat mendapatkan penanganan dari pihak terkait.

Zulkifli juga mengatakan.Lahan seluas 38 hektare ini merupakan data estimasi sementara yang kami kumpulkan dari informasi masyarakat dan kepala desa.