pelaku mengancamIMRAKakan menanggung akibatnya.

MK ataupun PTUN.semua warga negara melakukan uji terhadap keputusan DPR itu.

DPR bisa mengevaluasi pejabat lantaran fit and proper test dilakukan oleh DPR.justru begitu.hasil fit and proper yang sudah dilakukan oleh DPR bisa kemudian dilakukan evaluasi secara berkala untuk kepentingan umum.

ketika bertentangan sama konsitusi ya bawa ke MK.apakah yang bersangkutan itu masih dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

misalnya umurnya sampai 70 tahun.

Apabila ada pihak yang tidak setuju dengan revisi Tatib DPR yang disahkan paripurna DPR itu.evaluasi itu per kebijakan itu lho.

Omongannya sudah tegas.rakyat lah yang bisa melihat bukti omongan Prabowo.

Per 200 hari atau per tahun atau apa.20 kebijakannya periodesasi evaluasi per 100 hari misalnya.