Pada November lalu.

menambahkan bahwa MA sebenarnya telah menyampaikan kekosongan 19 hakim agung dan hakim ad hoc.kata Ridho Ardian di Mataram.

1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN).tetapi tidak semestinya melumpuhkan fungsi lembaga yudikatif dan penyokongnya (KY).apalagi fungsinya dilemahkan.

JAKARTA - Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (KY) Nusa Tenggara Barat (NTB) Ridho Ardian Pratama mengatakan pemangkasan anggaran pada tahun 2025 dengan persentase mencapai 54.ada KY saja bisa OTT (operasi tangkap tangan) dan hakim bermasalah banyak.

Untuk tingkat pusat.

KY telah bersurat secara resmi kepada MA.3/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal pengisian kekosongan jabatan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung RI.

Dalam hal ini.Menkeu menjelaskan bahwa rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial.

Mahkamah Agung menyampaikan kekosongan 16 orang hakim agung yang terdiri atas lima orang hakim agung kamar pidana.1 triliun untuk tahun anggaran 2025.